Plt Gubernur Sulsel Rapat Bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ini Dibahas

MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel melakukan rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan pengarahan Strong Point Pemerintah Daerah (Prioritas) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Lantai IV, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Senin, 14 Februari 2022.

Baca juga: Digelar Bu Dokter, TP PKK Kecamatan Ikuti Sosialisasi KIE Bangga Kencana

Pertemuan ini mengevaluasi capaian Pemprov Sulsel di 2021, rencana dan langkah pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Serta mempersiapkan tahun 2023.

"Alhamdulillah kita di 2021 bisa dilewati bukan karena saya sendiri. Tapi tentu dengan kepala OPD, TGUPP, staf ahli dan para asisten yang membantu kami dan juga terkhusus kepada tim Pokja yang sudah bekerja dengan sangat baik. Apresiasi kepada tim Pokja, " sebut Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga: Hasnah Syam Gandeng BKKBN Gelar Talk Show Sosialisasi Pendataan Keluarga

Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga, Sulsel Raih Kategori Baik Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Tahun 2021.

Ia menekankan, hal-hal yang berkaitan dengan hambatan terutama di pengadaan barang dan jasa untuk segera diselesaikan. Selanjutnya, meminta OPD agar segera mempersiapkan kegiatan, terutama di 2022 untuk dipercepat segera agar bisa difungsikan dan dinikmati masyarakat. 

Baca juga: Bahas Masalah Kepemudaan, GenBI Sulsel Gelar Sharing Session Seri II Via Zoom Meeting

Ia menyebutkan, tahun sebelumnya, orientasi pembangunan infrastruktur lebih banyak ke arah yang bukan kewenangan Pemprov Sulsel, tahun ini lebih kepada kewenangan dan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.

"Infrastruktur kita tahun ini, kita arahkan ke LHR tinggi. Kemarin banyak konsentrasi ke bangunan dan LHR yang bukan wilayah kewenangan. Sekarang kita lebih banyak tahun ini di wilayah (LHR) kewenangan, karena kita mengejar target RPJMD. Dan memang sangat dibutuhkan masyarakat, " paparnya.

Baca juga: Peringati Ulang Tahun Ke-50 KORPRI, KLHK Gelar Upacara Virtual

Beberapa permintaan masyarakat tersebut di antaranya, di antaranya, ruas jalan Pekkae-Takkalala (Soppeng), ruas di Bontolempangan (Sinjai), ruas di Pattumbukang (Selayar), dan ruas Sidrap-Wajo.

"Permintaan paling banyak di wilayah Ajjatappareng, karena di sini paling banyak ruas provinsi yang tidak dipekerjakan. 1 tahun rata-rata 1 Km kerusakannya, " jelasnnya.

Baca juga: Panitia Pelaksana Jelajah Pesona Sulawesi Sambangi Walikota Makassar

Penekanannya, pada finalisasi pengerjaan untuk ruas jalan LHR tinggi yang rusak berat dan yang belum tuntas dikerjakan tahun lalu. Untuk ruas jalan LHR tinggi yang telah selesai pengerjaan, selanjutnya dilakukan penguatan pada bahu jalan. Termasuk dengan betonisasi untuk menahan beban kendaraan. 

Demikian juga pengerjaan untuk ruas jalam di Seko (Luwu), upaya yang dilakukan pada penguatan talud (dinding penahan tanah), pengerasan jalan dan penguatan tebing sebelum dilakukan pengaspalan/betonisasi. Juga dengan daerah gembur lainnya yang rawan longsor lainnya.

Sedangkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Darmawan Bintang menyebutkan, pertemuan  ini perdana untuk persiapan program dan kegiatan 2023, selanjutnya akan dilakukan pertemuan lanjutan, penekanannya pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Untuk 2023 ini adalah pertemuan pertama dan kita berharap ada pertemuan berikut-berikutnya. Arahan dan penekanan khusus terutama dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur di dalam program dan kegiatan 2023. Secara detail akan ditindaklanjuti lagi, " sebutnya.

Dalam rapat ini dipaparkan, capaian untuk pertumbuhan ekonomi terealisasi dari - 0, 70 persen di tahun 2020 meningkat dan trealisasi 4, 65 persen di 2021. Adapun target 2022 sebesar 4, 62-5, 98 persen dan tahun 2023 sebesar 5, 04-6, 52 persen.(**)

Baca juga: Bersama Wabup dan Forkompinda, Bupati Bantaeng Hadiri HUT Korpri ke-50 dan Hari Guru Nasional 2021