Kadis LKH Provinsi Sulsel: Kajian Amdal Dasar Terbit Izin Tambang Pasir di Galesong Utara Takalar

Kadis LKH Provinsi Sulsel: Kajian Amdal Dasar Terbit Izin Tambang Pasir di Galesong Utara Takalar
Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ir.Andi Hasdullah,M.si

INDONESIA SATU:

MAKASSAR -  Kajian amdal tambang pasir yang berlokasi di galesong utara kabupaten takalar sebagai salah satu dasar diterbitkannya izin lingkungan tambang pasir untuk penyelesaian pembangunan reklamasi makassar new port (MNP). Hal ini diungkapkan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ir.Andi Hasdullah pada media ini, Senin (21/8/2020).

Ditegaskan bahwa itu telah diproses sesuai dengan regulasi dan prosodur yang ada setelah dilakukan kajian teknis oleh tim komisi amdal provinsi Sulsel

Dia mengakui, Bahwa Lokasi tambang tersebut jaraknya cukup jauh dari pulau kodingareng sekitar 13 km 

"Sesuai kajian dari Komisi Penilai Amdal (KPA),  Dengan jarak itu dan uji simulalasi dampak operasi tambang yang menggunakan teknologi canggih itu terhadap berbagai potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan disimpulkam tidak berdampak baik terhadap biota ekologi laut maupun aktifitas penagkapan ikan oleh para nelayan", Jelas Andi Hasdullah

Mantan kadis Kominfo itu menguraikan kalau terkait dengan masyarakat sangkarang tidak dilibatkan dalam konsultasi publik.

"Memang benar karena atas penilaian KPA wilayah itu tidak masuk wilayah study karena hasil kajian amdal tidak memberikan indikasi dampak di wilayah kodingareng", Jelas Dia 

Walaupun lanjut Dia, Dari pihak pelindo dan mitranya telah menyediakan bantuan paket pemberdayaan masyarakat dan CRR untuk nelayan kodingareng.

"Konsultasi publik amdal tambang pasir itu dilakukan di tujuh desa di kecamatan galesong utara kabupaten takalar yang ditetapkan sebagai wilayah study karena  wilayah itu yang memikiki potensi berdampak khususnya terhadap keleluasaan aktifitas para nelayan diwilayah tersebut", Ungkap Hasdullah.

Hasdullah pertegas kalau tambang pasir di galesong utara itu pengelolaan dampaknya terkendali dan juga sudah memenuhi perda nomor 2 tahun 2019 tentang sonazi wilayah tambang wajib  berada diluar 8 mil dari bibir pantai terluar.

"Lokasi quary sekali lagi telah mengikuti Perda sonazi itu yang mengatur lokasi tambang pasir harus diluar 8 mil dari bibir pantai dalam menihilkan dampak negatif, Itu juga melalui kajian akademik dan dibahas dalam proses waktu yang panjang baru dapat disyahkan", Kunci Andi Hasdullah.

(Ryawan).