Izin Tambang Pasir di Takalar Sesuai Prosedur, Kadis DPLH Sulsel Minta Warga Setempat Diberdayakan

Izin Tambang Pasir di Takalar Sesuai Prosedur, Kadis DPLH Sulsel Minta Warga Setempat Diberdayakan
Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, Ir.Andi Hasdullah, Msi

INDONESIA SATU:

MAKASSAR - Menyikapi aspirasi demonstrasi sebagian masyarakat nelayan kodingareng sakkarang kota makassar pada hari ini (13/08/2020) di kantor gubernur yang meminta operasi tambang pasir di galesong utara kabupaten takalar di hentikan.

Kadis DPLH Provinsi Sulsel, Ir.Andi Hasdullah angkat bicara, Bahwa tambang pasir yang diminta untuk dihentikan itu berlokasi di kecamatan galesong, kabupaten takalar itu diperlukan untuk penimbunan reklamasi pembangunan makassar new port MNP yang kini sedang digenjot pembangunannya dalam rangka menghadirkan pelabuhan baru yang berkelas internasioanal.

Dia Mengatakan, penerbitan izin tambang pasir di galesong utara telah melalui prosodur dan ketentuan syarat yang ada termasuk dokumen amdal yang mengatur dan menjadi pedoman operasionalnya sehingga tak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Disamping memberi petunjuk  pengelolaan yang bersifat  teknis juga penentuan lokasi tambang  sudah mengikuti perda sonasi nomor 2 tahun 2019 yang persyaratkan lokasi tambang pasir harus dalam sonasi yaitu lokasinya di luar 8 mil dari pesisir pantai terluar atau sekitar 14 km bukan lokasi budidaya dan juga konservasi", Urai Hasdullah

Kadis Lingkungan Hidup itu juga mengungkapkan kalau kesemuanya itu sudah dipenuhi sehingga secara hukum formal mareka sudah berhak melakukan operasional tambang, Tinggal yang harus dikawal adalah operasioanalnya harus sesuai izinnya jangan sampai terjadi pelanggaran misalnya mareka menambang bukan pada lokasi sesuai izin tapi sepanjang taat izin itu saya kira normal saja.

Dengan demikian, Menanggapi aspirasi yang berkembang, Dia mengatakan sudah pernah dilakukakan RDP bersama semua pihak termasuk pihak nelayan sangkarrang dengan DPRD beberapa waktu lalu Terkait masyarakat kodingareng sakkarrang itu sudah disepakati  mareka  masyarakat nelayan akan diberdayakan oleh pihak MNP, BLI, BOSKALIS melalui musyawara dalam bentuk kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi- saya sangat berharap kesepakatan itu bisa segera di laksanakan sehingga masyarakat kita dapat lebih berdaya lagi dan mengambil manfaatnya

"Sekali lagi saya sangat berharap masyarakat nelayan kodingareng sakkarang membuka diri dan mengambil kegiatan apa yang diperlukan untuk keberdayaan mareka dan pihak MNP dan mitranya memberi perhatian yang nyata optimal terhadap upaya pemberdayaan sosek masyarakat pesisir termasuk dikodingareng itu", Harga Hasdullah.

Lebih Lanjut, Andi Hasdullah urai pada sisi yang lain pembangunan MNP dapat dilaksanakan dengan ramah lingkungan,  Sehingga menurutnya tidak ada alasan memenuhi permintaan terkait dengan permintaan pemberhentian atau pencabutan izin tambang pasir tersebut.

"Sepanjang investornya taat izin kita tidak ada dasar atau alasan untuk mencabut izinya", Jelas Andi Hasdullah.

(Ryawan).